Pembahasan P-APBD 2026 Ditunda, Mahyunadi Optimis Tuntaskan Tepat Waktu
Korsa.id, Sangatta – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan selalu menjadi momentum krusial yang berdampak langsung pada kelancaran program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Ketepatan waktu dan ketelitian dalam proses penyusunan anggaran menjadi kunci utama agar seluruh program kerja dapat terealisasi secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Kendati demikian, dinamika sempat mewarnai proses legislatif di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Jadwal Sidang Paripurna terkait penyampaian nota penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang semula diagendakan pada Senin malam, 28 September 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD terpaksa harus ditunda.
Menanggapi penundaan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Kutim Mahyunadi mengaku belum mengetahui secara rinci akar masalah di balik tertundanya agenda penting itu.
“Saya tidak tau pasti penyebab ditundanya Paripurna ini, apakah berkasnya belum selesai atau tidak kuorum,” beber Wabup Mahyunadi kepada awak media, Senin malam (28/09/2026).
Meski demikian, mantan Ketua DPRD Kutim periode 2014–2019 tersebut menekankan bahwa substansi utama dari proses ini jauh lebih penting, yakni bagaimana agar APBD dapat segera disahkan tanpa celah aturan sehingga program pembangunan yang dinantikan masyarakat bisa segera direalisasikan.
Orang nomor dua di jajaran Pemkab Kutim itu menambahkan bahwa pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama jajaran legislatif memiliki frekuensi dan semangat yang sama untuk menuntaskan pembahasan ini secara efektif. Penyesuaian jadwal pun langsung dikoordinasikan agar nota pengantar yang disajikan nantinya benar-benar matang.
Baca juga : DPRD Kaltim Terima Kunjungan Belajar SMA Karakter Bangsa
Berbekal komunikasi yang intensif, pihak eksekutif dan legislatif optimis target pengesahan P-APBD pada 30 September tetap terkejar. Sinergi positif ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan demi kemajuan Kabupaten Kutai Timur.
“Masih ada tiga rapat, cukup efektif sih sebelum waktu yang ditentukan,” pungkasnya. (Sy/As-Adv)
