Korsa.id, Tenggarong – Sebagai bentuk kehati-hatian dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemkab memasukan 11 proyek pembangunan kedalam sistem Monitoring Center for Prevention (MPC) yang nantinya bakal diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri Kukar.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah Sebelas proyek tersebut merupakan kegiatan pembangunan yang menyerap anggaran besar. Adapun 11 kegiatan yang masuk ke dalam MCP di antaranya pembangunan pasar Tangga Arung dengan nilai Rp 153 miliar, pembangunan RSUD Muara Badak. Penanganan penahan abrasi Samboja, pengadaan material bedah rumah, pelebaran Jalan Mayjen Sutoyo menuju KH Dewantara Tenggarong.
Pembangunan SPAM Samboja, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan dermaga Samboja, pembangunan Puskesmas Sebulu 3, dan pembuatan waterboom di Pulau Kumala.
Bupati meminta, proyek-proyek tersebut harus jadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penanggungjawabnya.
“Ada proyek di Kukar yang dimonitoring KPK melalui sistem MCP. Akhir bulan ini akan kami cek progresnya supaya berjalan maksimal,” katanya, Sabtu (18/3/2023).
Selain itu, ada juga 58 Proyek Strategis Daerah. Puluhan proyek tersebut tidak lepas dari pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara. Edi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menindaklanjuti pengawasan proyek tersebut dengan melakukan MoU atau perjanjian kerjasama.
“Kerja sama dengan aparatur hukum itu agar jangan ragu menjalankan kegiatan, ini sebagai upaya percepatan pembangunan di Kukar,” sebutnya.
Edi mengakui, meski sudah memasuki akhir triwulan pertama 2023, namun belum ada kegiatan fisik yang berjalan. Progres lelang proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai angka 25 persen.
Data tersebut dilihat Edi berdasarkan catatan yang berada di sistem Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Kukar.
Baca Juga : Gelar Rakor Se Kaltim, KPK Kawal Kebijakan IKN
“Kami targetkan, bulan depan proyek fisik sudah berjalan di Kukar. Karena beberapa OPD masih ada yang proses penyelesaian perencanaannya dulu,” tuturnya.
Edi menilai, sejumlah OPD lambat dalam melakukan lelang, utamanya perangkat daerah dengan pemangku proyek besar. Di antaranya ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Namun, Edi memaklumi hal tersebut. Sebab proses perencanaan bersamaan dengan kegiatan fisik pada tahun berjalan. Sehingga masih ada waktu untuk menyelesaikan proses itu.
“Beberapa dinas pengampu kegiatan besar harapannya pada bulan April ini sudah rampung semua. Terutama yang berkaitan dengan pengerjaan administrasi,” tambah bupati.
Edi ingin seluruh jajarannya bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya pola pikir dan budaya kerja di Kukar masih terbilang rendah. Kondisi ini juga menjadi persoalan secara nasional. Bila dua hal ini dapat diatasi, ia meyakini birokrasi di Kukar akan berjalan dengan baik. (*/As-Adv)
