Korsa.id, Samarinda – Kesenjangan honor antara guru honorer negeri dan swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sudah terlalu jauh dan menimbulkan ketidakadilan serius. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, secara tegas menyerukan agar honor guru swasta segera dinaikkan.
Pernyataan ini disampaikan H. Baba usai rapat kerja Komisi IV membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Senin (25/8/2025). Ia menyebut, honor guru swasta yang berdasarkan petunjuk teknis pemerintah saat ini dinilai tidak layak.
“Banyak usulan agar honor dinaikkan atau diberikan biaya khusus. Bahkan ada permintaan agar disetarakan minimal Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per bulan,” katanya.
H. Baba menilai jika kondisi ini dibiarkan, ketidakadilan di dunia pendidikan akan terus berlanjut. Guru swasta, meskipun memiliki peran vital dalam mencetak generasi penerus, tidak mendapatkan apresiasi finansial yang setara.
Baca juga : 38 Guru Pensiun, Dinas Pendidikan PPU Krisis Tenaga Pengajar
“Perbedaannya terlalu jauh. Kita ingin ada perbaikan supaya tidak ada lagi ketimpangan yang merugikan guru swasta,” tegasnya.
Meski demikian, H. Baba menyadari bahwa kenaikan honor sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah Kaltim. DPRD menyatakan akan menunggu kajian realistis dari pihak eksekutif sebelum membuat keputusan final.
“Apakah bisa disetujui atau tidak, tentu tergantung kondisi keuangan daerah. Kalau memungkinkan, sangat baik jika bisa dinaikkan,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan kembali peran strategis guru swasta, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terlayani oleh sekolah negeri.
Baca juga : Semarak Hardiknas 2025, Disdikbud Kukar Gelar Lomba Kreativitas Guru dan Siswa
“Guru swasta adalah ujung tombak pendidikan juga. Mereka mendidik anak-anak sama seperti guru negeri. Jadi sudah sewajarnya mereka mendapat penghargaan yang layak,” tambahnya.
DPRD berharap Pemprov Kaltim dapat merumuskan skema yang adil bagi seluruh tenaga pendidik, tanpa membedakan status kepegawaian maupun status sekolah mereka. (Put/Qad-Adv)
