Korsa.id, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada BPK RI Perwakilan Kaltim. Dokumen LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltim Agus Priyono. Di waktu yang sama juga diserahkan LKPD dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Barat (Kubar), Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) serta Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Kegiatan berlangsung di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Jumat (10/3/2023).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltim yang telah menerima LKPD sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Arahan dan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Kaltim sangat diharapkan, sehingga ke depan, kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang lebih baik, mengingat opini BPK RI atas LKPD ini merupakan suatu cerminan dan salah satu tolok ukur penilaian akuntabilitas pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan Undang-Undang.
“Nah, dengan telah diterima LKPD ini maka BPK akan menindaklanjuti dengan segera menugaskan tim pemeriksa pelaksana untuk melaksanakan pemeriksaan terinci. Dalam hal ini saya juga mengharapkan kerja sama yang baik dari pemerintah daerah untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan,” jelanya.
Lebih jauh, Agus menegaskan jika pihaknya bekerja secara indepedensi, integritas dan profesionalisme.
“Ini menjadi motivasi dan kerja keras kami dalam komitmen penyelesaiannya. Dan kami harap kepada seluruh kepala daerah di kabupaten/kota bisa mensuppport data informasi kecepatan ketika kami membutuhkan konfirmasi. Saya yakin tahun ini mudah-mudahan akan kita liat bagaimana penyajian laporan keuangannya,” terangnya.
Agus pun turut memberikan kiat kunci sukses dalam LKPD bisa selesai tepat waktu yaitu ketika ada usulan koreksi dari tim BPK ketika ada perbaikan segera gerak cepat dan merespon untuk ditindaklanjuti.
“Ini langkah yang kita lakukan dalam LKPD. Kami menyadari tahun ini memang penuh tantangan karena aplikasinya terintegrasi dengan SIPD. Saya harap seluruh daerah lolos dalam LKPD-nya,” urainya.
Di momen kegiatan penutupan, kegiatan ini juga dilakukan dengan penandatanganan bersama kepala daerah dalam dukungan pembangunan zona integritas BPK RI Perwakilan Kaltim, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).(Adv)
