Korsa.id, SANGATTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim Aswadi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil. Terutama di wilayah Kutim yang memiliki dinamika politik cukup kompleks. Kesiapan Pengawasan di Semua Tingkatan, Aswadi menjelaskan, dalam menjaga integritas Pilkada, Bawaslu Kutim telah menyiapkan jaringan pengawas di setiap tingkatan. Mulai dari pengawas di tingkat kecamatan, desa, hingga di tempat pemungutan suara (TPS).
“Dalam Bawaslu ada pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS. Untuk pengawas TPS itu menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kutai Timur,” ungkapnya di acara diskusi publik yang digelar Pemuda Panca Marga (PPM) Kutai Timur (Kutim) belum lama ini.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan seluruh proses pemungutan suara hingga perhitungan suara berjalan tanpa pelanggaran yang berarti.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu semata, tetapi juga mengajak publik untuk ikut aktif dalam mengawasi proses Pilkada.
Menurut Aswadi, masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan juga turut mengawasi demi terwujudnya Pilkada yang bersih.
Tantangan Kaum Muda, Menjadi Pemilih Cerdas
Salah satu poin penting yang disampaikan Aswadi adalah ajakan kepada peserta, yang mayoritas merupakan mahasiswa dan pelajar, untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas, menurutnya, adalah mereka yang mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang tidak sehat.
“Untuk jadi pemilih yang cerdas, contoh kecilnya adalah tidak mengenakan almamater pendidikan kalian dalam mengikuti kampanye. Karena secara tidak langsung akan membawa unsur sekolah atau lembaga pendidikan,” tegas Aswadi.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan institusi pendidikan dalam politik praktis dapat menimbulkan persepsi negatif. Serta mengaburkan batas antara lembaga pendidikan yang seharusnya netral dengan kepentingan politik. Mahasiswa dan pelajar juga diminta lebih selektif dalam menyerap informasi terkait Pilkada, terutama di era digital saat ini, apalagi hoaks dan ujaran kebencian mudah menyebar.
“Jangan menyebarkan informasi atau berita hoaks serta berbau SARA,” imbuhnya.
Hoaks, terutama yang menyangkut isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan), sangat berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak proses demokrasi yang sedang dibangun.
Menjaga Integritas Demokrasi di Tengah Sebaran Hoaks
Pilkada di Indonesia, termasuk di Kutim, bukan hanya ajang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari kedewasaan politik masyarakat. Dalam konteks ini, Aswadi menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar dalam setiap Pilkada adalah penyebaran informasi yang tidak benar dan memicu kebencian. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, hoaks bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, menciptakan opini publik yang tidak sehat.
Bawaslu terus melakukan upaya untuk menekan penyebaran hoaks, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu. Namun, Aswadi menekankan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam memerangi hoaks.
“Kami harap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi. Jangan mudah percaya sebelum memverifikasi kebenarannya,” katanya.(Ir/Nt/As-Adv)
