Korsa.id, Sangatta – Ketua DPRD Kutim Joni memimpin Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD KUTIM) Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Sangatta Utara. Senin ( 07/08/2023)
Penyampaian tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi itu terangkum dalam Rapat Paripurna ke-23. disaksikan langsung Wakil Ketua II DPRD Arfan. Di hadiri dan ditanda tangani 22 Anggota Dewan serta hadir juga Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tanggapan umum fraksi-fraksi disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melalui Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Suryo Renggono. Mengapresiasi seluruh fraksi DPRD Kutim atas masukan, pandangan serta persetujuan dari seluruh fraksi-fraksi untuk melanjutkan pembahasan Anggaran Perubahan tahun 2023.
“Kami (Pemerintah) mengakui kontribusi besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai objek pajak dan retribusi, kemudian dalam rangka pelaksanaan multiyers kontrak kami sepakat untuk melakukan monitoring yang sistematis agar terhindar dari hambatan operasional dan memastikan keselarasan dengan hukum yang berlaku”, Ungkap Bupati Kutim Ardiansyah melalui Asisten Pemkesra Poniso.
Lanjutnya. Dirinya juga mengaku bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam mengatasi keterlambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memperkuat koordinasi eksekutif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Selain itu, untuk mengalokasikan anggaran yang memadahi untuk pendidikan, kesehatan dan pengelolaan aset daerah serta memberi prioritas pada program penanganan stunting, pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengh (UMKM).
“Kami berkomitmen untuk menjaga keterbukaan dan transparansi dalam proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 serta siap bekerjasama dengan semua pihak termasuk fraksi Golkar demi mencapai hasil yang optimal”, bebernya.(NT/Adv)
