Korsa.id, Sangatta – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna ke-VIII dengan pembahasan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur tahun anggaran 2022.
Paripurna dipusatkan diruang rapat utama kantor DPRD Kutai Timur, Selasa (16/05/2023) dihadiri dan ditandatangani sebanyak 27 orang anggota dewan. Serta diikuti oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, Forkopimda dan undangan lainnya.
Ditemui usai paripurna, bupati menyebut semua rekomendasi dari DPRD Kutim wajib untuk kita tindaklanjuti segera dan itu perbaikan yang dianggap positif.
“Mudah-mudahan ini dengan cepat saya instruksikan kepada teman-teman dipemerintahan baik yang bersifat keuangan, manajemen pemerintahan, penataan kepegawaian dan lain-lain” jelas Bupati.
Terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memang saham mayoritasnya 70% milik pemerintah kabupaten Kutai Timur, dan mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah.
“Makanya saya minta kepada BPR untuk melakukan renana bisnis yang memberikan kemudahan usaha bagi pelaku usaha kecil yang ada di Kutim. Karena dampaknya nanti akan kembali ke pemerintah daerah, dari keuntungan yang ada di BPR akan kembali beberapa persen” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan, yang tidak kalah penting yakni para pelaku usaha kecil UMKM para kontraktor akan lebih mudah mendapatkan modal dalam artian kerjasama dengan BPR.
Menurut bupati, semakin BPR giat memberikan semacam insentif kemudahan dana dan lain-lain maka masyarakat juga gia bekerjasama dengan BPR.
“Artinya kalau kerjasamanya lebih meningkat maka Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) akan lebih sehat lagi, pungkasnya. (Put/As-Adv)
