Korsa.id, Sangatta – Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak cukup hanya melalui pembangunan jalan dan infrastruktur wilayah. Ketersediaan rumah yang layak serta akses terhadap air bersih juga menjadi kebutuhan mendasar yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah daerah adalah program penyediaan 1.000 Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi bagian dari 50 program unggulan Pemkab Kutim yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Ini menjadi bagian dari 50 program unggulan pemerintah daerah yang akan terus kita dorong agar masyarakat terus meningkatkan kualitas hidup,” ujar Ardiansyah.
Menurutnya, pembangunan daerah harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada konektivitas antarwilayah, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, sehat, dan layak ditempati.
Selain penyediaan rumah, Pemkab Kutim terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung permukiman melalui program semenisasi, peningkatan kualitas jalan, hingga pengaspalan di sejumlah wilayah.
Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari.
Di samping persoalan tempat tinggal, ketersediaan air bersih juga menjadi bagian penting dalam pembangunan permukiman di Kutim.
Ardiansyah menyebut, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pengamanan sumber air baku, optimalisasi pemanfaatan embung, hingga pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih.
“Upaya pemenuhan air bersih dilakukan melalui pengamanan sumber-sumber air baku, peningkatan pemanfaatan embung dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kutim itu.
Ke depan, perluasan cakupan pelayanan air bersih akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses menjadi salah satu perhatian dalam upaya pemerataan pelayanan dasar.
Tantangan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kutim yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik berbeda di setiap kecamatan dan desa. Karena itu, pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah menilai pembangunan rumah layak huni, peningkatan jalan, dan penyediaan air bersih merupakan bagian yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik.
Rumah yang layak perlu didukung lingkungan yang sehat dan akses infrastruktur dasar yang memadai. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan melalui peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga dapat mendukung kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Ardiansyah menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat secara lebih merata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk warga di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Melalui program 1.000 Rumah Layak Huni dan berbagai pembangunan infrastruktur permukiman, Pemkab Kutim berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan menuju Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.(Put/Ak/As)
