Usai Rakor BKN, Mahyunadi Tekankan Penyelarasan Pembangunan Kutim dengan Kebijakan Nasional
Korsa.id, Jakarta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan strategi pembangunan nasional di tingkat daerah. Hal tersebut ia sampaikan seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ballroom Lantai L, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025), yang menghadirkan sejumlah menteri serta pejabat tinggi negara.
Rakor yang turut dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan perwakilan Komisi II DPR RI itu menghadirkan berbagai pemaparan terkait arah pembangunan nasional dan peluang integrasi program pusat dengan kebutuhan daerah.
Menurut Mahyunadi, seluruh materi yang disampaikan para narasumber membuka ruang besar bagi daerah untuk memperkuat sinergi, terutama dalam sektor pertanian dan penguatan sekolah rakyat.
“Materi yang disampaikan luar biasa. Ini menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat, karena ternyata peluangnya sangat banyak,” ungkapnya.
Salah satu poin penting yang ia soroti adalah wacana pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden yang memungkinkan pergerakan ASN eselon II di seluruh Indonesia. Kendati dinilai sebagian pihak sebagai pengurangan kewenangan daerah, Mahyunadi melihatnya sebagai langkah maju untuk kepentingan nasional yang lebih besar.
“Harapannya kita mampu menerjemahkan kebijakan ini di daerah. Kita harus menemukan benang merah antara pembangunan daerah dan pusat,” tegasnya.
Terkait isu kepegawaian, Mahyunadi juga menanggapi penekanan Kepala BKN mengenai urgensi penerapan meritokrasi dalam manajemen ASN. Dengan masa jabatannya yang baru memasuki sembilan bulan, ia mengakui masih ada ASN di daerah yang bekerja tidak optimal dan memerlukan pembenahan sistem penempatan pejabat.
“Saya berharap ke depan, bersama BKPSDM, seleksi pejabat benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena ketidakmampuan pejabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan publik membuat pemerintah tidak lagi bisa bekerja dengan ritme lamban. “Masyarakat ingin pemerintah berlari,” katanya.
Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah, yang turut mendampingi, menjelaskan bahwa hasil Rakor BKN memiliki implikasi langsung terhadap manajemen ASN di Kutim, khususnya dalam mendukung program dua kementerian yang bersentuhan langsung dengan daerah: Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial.
Untuk menopang target nasional sektor pertanian, penyuluh pertanian akan dialihkan menjadi ASN pusat mulai 1 Januari 2026.
Selain itu, ASN Kutim juga akan terlibat dalam mendukung program sosial melalui Koperasi Merah Putih.
“Koperasi Merah Putih nantinya juga akan merekrut ASN di daerah. ASN, baik PNS maupun P3K, akan ditempatkan membantu operasional koperasi desa di kecamatan maupun desa,” jelasnya.
Rakor ini sebelumnya dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, yang menekankan bahwa percepatan reformasi birokrasi adalah kunci peningkatan kinerja aparatur negara.
Ia menyampaikan perlunya pelayanan ASN yang makin berdampak, penguatan kompetensi berkelanjutan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan digitalisasi agar birokrasi mampu menjawab tantangan zaman.(Adv)
