Mahyunadi Soroti Pentingnya PSR, Kutim Harus Kuat Hadapi Dinamika Global
Korsa.id, Sangatta – Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak sekadar bertujuan mengganti tanaman tua, melainkan menjadi momentum strategis untuk membenahi tata kelola kebun rakyat sekaligus menjaga keseimbangan ketahanan pangan di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya Terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat di Ruang D’Lounge, Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Dinas Perkebunan Kutim, Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Asosiasi GAPKI, pimpinan perusahaan, serta para pengurus koperasi dan petani swadaya.
Di hadapan para peserta, Wabup Mahyunadi memaparkan bahwa sektor kelapa sawit memegang peranan vital sebagai komoditas strategis perekonomian Kutai Timur dengan luas lahan mencapai lebih dari 600.000 hektare yang mencakup kebun perusahaan maupun swadaya.
Baca juga : Pandi Dorong Maksimalkan Potensi Hilirisasi Sawit
Namun di sisi lain, tantangan seperti tanaman tidak produktif dan kendala akses petani swadaya terhadap program PSR masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“PSR bukan sekadar mengganti tanaman sawit yang sudah tua, tetapi harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kebun rakyat, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta membangun kebun sawit yang berkelanjutan,” ujar Mahyunadi.
Lebih lanjut, Mahyunadi mengingatkan agar pelaksanaan peremajaan sawit tetap disinkronkan dengan agenda pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga sektor ketahanan pangan.
Ia secara tegas berpesan agar ekspansi kebun sawit tidak mengorbankan lahan produktif seperti area persawahan.
Baca juga : Ekti Imanuel Terima Kunjungan DPRD Kubar, Bahas Konflik Sawit dan Pertambangan
Ia juga membagikan pengalamannya saat berdiskusi dengan jajaran petinggi militer yang berkunjung ke Kutai Timur terkait pengawasan karhutla dan stabilitas nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo, memberikan perhatian besar terhadap ketahanan pangan daerah mengingat situasi global saat ini yang dinilai kurang stabil dan berpotensi memicu krisis rantai pasok logistik internasional.
“Pemerintah pusat berpikir bahwa dunia sekarang lagi tidak stabil. Apabila perang terjadi, maka yang terhambat adalah suplai pangan. Kaltim sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga harus kuat dari sisi pangan. Kita harus punya beras sendiri yang mencukupi untuk masyarakat, karena tidak mungkin kita makan sawit secara langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Anton Hidayat, perwakilan Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang telah mendampingi petani di Kaltim sejak 2019, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Pemkab Kutim sejak 2024 ini difokuskan untuk mendorong perkebunan berkelanjutan.
Baca juga : Komisi D DPRD Kutim Dorong Perubahan UU Pembagian Hasil Perkebunan Sawit
Melalui lokakarya ini, pihaknya berharap terbangun kesepahaman serta solusi terbaik untuk mempermudah akses petani swadaya dalam menghadapi proses replanting demi meningkatkan produktivitas kebun mereka. (Put/As-Adv)
