BeritaDiskominfo KutimKutai Timur

Diskominfo Kutim Fokus Dua Arah: Akses Internet Merata dan Sistem Keamanan Siber yang Lebih Kuat

Korsa.id, Sangatta – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur (Kutim), Ronny Bonar, menegaskan bahwa Pemkab Kutim terus memprioritaskan pemerataan akses internet hingga tingkat desa serta peningkatan keamanan digital.

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas informasi publik. Hal tersebut ia sampaikan usai pembukaan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI yang terlaksana berkolaborasi dengan PWI Kutim di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025) yang lalu.

Ronny mengungkapkan bahwa pemerataan layanan internet menjadi pondasi awal dalam mempercepat pelayanan administrasi desa. Saat ini, seluruh desa dan kelurahan telah memiliki akses internet dasar di kantor pemerintahannya.

“Dari 139 desa dan dua kelurahan, semuanya sudah memiliki jaringan internet di kantor desa karena itu kebutuhan pokok untuk memperlancar administrasi,” jelasnya.

Baca juga : Kurangnya Layanan Internet di 18 Kecamatan Kutim, Basti Sangga Langi Prihatin

Selaras dengan program Gratispol Provinsi Kaltim, Diskominfo juga mendorong perluasan layanan internet publik. Namun, kondisi geografis Kutim yang luas masih menyisakan sejumlah titik blank spot. Untuk itu, pihaknya kini memetakan lokasi yang belum terjangkau layanan.

“Kita harus akui masih ada daerah yang blank spot karena wilayah Kutim sangat luas,” ujarnya.

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan area yang bisa dilayani provider dan yang membutuhkan intervensi pemerintah. Selain membuka akses baru, peningkatan kapasitas jaringan di titik-titik yang sudah terpasang juga terus dilakukan agar layanan semakin optimal.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur internet, Diskominfo Kutim juga mulai memperkuat sistem keamanan siber menyusul meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik.

Baca juga : DPRD Kaltim Desak Dibuatnya Perda Sebagai Payung Hukum Program Gratispol

“Pemberitaan seperti itu sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menyikapinya, yang terpenting kita bekerja sesuai aturan,” tegas Ronny.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Kutim tengah merancang pembentukan Patroli Siber. Meskipun masih dalam tahap penyusunan konsep, koordinasi dengan berbagai pihak sudah mulai berjalan. Salah satu pendekatan awal adalah memperkuat komunikasi internal dan menggandeng insan pers di Kutim.

“Langkah pertama adalah merapatkan barisan, salah satunya dengan bersinergi bersama insan pers melalui PWI Kutim,” tuturnya.

Diskominfo juga memperluas pengawasan fisik melalui pemasangan CCTV di titik-titik strategis. Hingga saat ini, sekitar 50–60 persen kantor desa, kantor camat, dan sejumlah lokasi rawan telah dipasangi kamera pengawas. Program ini akan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Tujuan pemasangan CCTV bukan untuk mengawasi secara pribadi, tetapi memantau aktivitas administrasi perkantoran,” jelasnya.

Baca juga : Program Pemkab Kutim Sediakan Akses Internet Gratis di Sekolah

Program ini turut melibatkan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub menangani aspek lalu lintas, sedangkan Diskominfo fokus pada titik yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan. Selain itu, perluasan jaringan Wi-Fi untuk sekolah serta fasilitas UPT seperti perpustakaan, Pusban, dan Puskesmas juga sedang berjalan.

Sebagai bentuk dukungan untuk wilayah yang belum memiliki pasokan listrik stabil, pemerintah merencanakan penggunaan solar panel agar perangkat internet dan CCTV tetap berfungsi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Diskominfo Staper Kutim memastikan komitmennya untuk menyediakan layanan digital yang lebih merata, aman, dan mendukung jalannya pemerintahan hingga ke pelosok desa. (Put/Qad-Adv)

Baca Juga

Back to top button