Agursiansyah Apresiasi Kenaikan BOSDA, Tapi Dirinya Minta Konsisten dan Komitmen
Korsa.id, Samarinda – Sektor pendidikan di Kalimantan Timur mendapat suntikan dana signifikan! DPRD Kaltim memastikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan drastis mulai tahun ini.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, peningkatan ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan memastikan program bantuan pendidikan lainnya, seperti Gratispoll, tidak saling tumpang tindih.
“Untuk tingkat SD sekarang jadi Rp1 juta per siswa, naik dari sebelumnya Rp750 ribu di tahun 2023. Sedangkan untuk tingkat SMP, naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ini di luar dari bantuan lain seperti seragam gratis dan sebagainya,” ungkap Agusriansyah.
Meskipun mengapresiasi kenaikan dana BOSDA, Agusriansyah menekankan pentingnya sinkronisasi data agar penyaluran program tepat sasaran dan terukur.
Baca juga : Agusriansyah Minta Perencanaan Dinas Terintegrasi
Ia juga meluruskan mispersepsi di lapangan terkait program bantuan pendidikan. Program “Gratis Sekolah” adalah inisiatif Pemprov Kaltim yang khusus menyasar jenjang SMA dan SMK serta pendidikan tinggi. Program ini tidak mengganggu beasiswa dari Pemerintah Kabupaten/Kota (PKP).
Agusriansyah memastikan, meskipun ada aturan tidak boleh menerima beasiswa ganda pada program Gratis Sekolah, BOSDA tetap diberikan karena sifatnya berbeda. BOSDA disalurkan ke sekolah, sementara Gratis Sekolah langsung menanggung biaya yang ditanggung siswa.
Agar bantuan pendidikan tidak memicu kecemburuan sosial atau tumpang tindih, Agusriansyah menuntut Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim untuk segera berkoordinasi dengan instansi pendidikan di kabupaten/kota.
Baca juga : 7 Komitmen Program Prioritas Kepala Daerah Jadi Acuan RKPD 2025
“Semua harus berbasis data. Kita tidak bisa hanya mengandalkan argumen semata. Apalagi untuk program sebesar ini, transparansi sangat penting,” urainya.
Sebagai penutup, ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran khusus pendidikan, namun ia mengingatkan agar komitmen ini tidak membuat pemerintah lengah. Dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang, maka di perlukan konsisten menjaga komitmen. (Put/Qad-Adv)
