Inovasi Program DPPKB Kutai Timur 2026: AKSIS dan Sekolah Lansia untuk Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Korsa.id, Sangatta – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi program pada tahun 2026. Instansi ini merencanakan peluncuran dua inisiatif strategis, yaitu AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan, dan Stunting) serta Sekolah Lansia, yang dirancang untuk mempercepat penurunan angka stunting dan memberdayakan populasi lanjut usia.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program AKSIS dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD) di bawah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Program ini akan menghadirkan pelatihan intensif berbasis kelas dengan pendampingan langsung dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Setiap angkatan AKSIS akan diisi oleh 30 peserta dari OPD terkait. Melalui forum ini, kami akan menganalisis data dan program masing-masing secara komprehensif untuk mencapai integrasi optimal guna percepatan penurunan stunting,” ujar Achmad Junaidi.
Selain AKSIS, DPPKB Kutim juga memprioritaskan pembentukan Sekolah Lansia, yang merupakan tindak lanjut dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama satu tahun penuh dan diakhiri dengan upacara wisuda.
Materi Sekolah Lansia mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, sesi senam dan kebugaran, pelatihan keterampilan praktis, serta edukasi berkelanjutan bagi orang dewasa, dengan tujuan memastikan agar kelompok lanjut usia dapat tetap produktif dan berdaya.
Baca Juga: DPPKB Kutim: Optimalisasi Peran Media Kunci Diseminasi Informasi Program Pembangunan Daerah
Pelaksanaan program ini akan menggandeng Dinas Pendidikan Kutim, dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fase awal implementasi akan dipusatkan di Kecamatan Sangatta Utara sebelum diperluas ke wilayah-wilayah lain.
Selain dua program unggulan tersebut, DPPKB juga akan memperluas jangkauan Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan di Kutim. Sebuah tonggak sejarah baru bagi instansi ini adalah diterimanya mandatori anggaran pendidikan mulai tahun 2026, yang untuk pertama kalinya dialokasikan sepanjang riwayat berdirinya DPPKB. Seluruh inisiatif ini merupakan bagian integral dalam mendukung program unggulan Bupati Kutim, khususnya pada sektor Jemput Bola Pendidikan Nonformal, Percepatan Penurunan Stunting, dan Penanganan Kemiskinan.
Dalam perancangan intervensi program, DPPKB Kutim mengandalkan akurasi data dari BINA Bangga Kencana (BKKBN) serta data keluarga berisiko stunting yang bersumber dari aplikasi Siga Mobile yang memiliki fitur Elsimil (siap nikah dan hamil). Data ini dinilai sangat komprehensif, mencakup indikator krusial seperti kebutuhan akan rumah layak huni, akses air bersih, hingga status layanan Keluarga Berencana (KB).
“Melalui data ini, kami dapat mengidentifikasi secara spesifik keluarga yang memerlukan bantuan hunian, sanitasi, air bersih, atau termasuk dalam kelompok rentan. Bahkan, terlihat pola penggunaan kontrasepsi tradisional, sehingga intervensi program KB dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai penutup, Achmad Junaidi menyatakan bahwa mulai tahun depan, orientasi pelatihan dan kegiatan kader akan diubah. Pelaksanaan tidak lagi terpusat di fasilitas formal (hotel), melainkan akan langsung diterjunkan per kecamatan atau zona terdekat.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus memfasilitasi keterlibatan stakeholder terkait dan pihak perusahaan dalam observasi langsung kondisi lapangan. “Kami berkomitmen agar seluruh layanan dan pelatihan mencapai sasaran yang optimal. Pendekatan langsung ke masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan dampak yang nyata,” pungkasnya.(Adv)
