Korsa.id, Sangatta – Saat Paripurna ke-8 DPRD Kutai Timur dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, di Ruang Paripurna, Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (17/07/2023).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faizal Rachman sampaikan beberapa poin terkait persoalan pengelolaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD tahun 2023 sebesar Rp5,9 triliun dan ditargetkan meningkat pada 2024 mendatang menjadi Rp8,1 triliun. Sayangnya seiring dengan itu banyak masalah masyarakat yang cenderung jalan di tempat penyelesaiannya.
“Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mencetak KTP atau akte,” ungkapnya.
Selain itu, Faizal juga menyoroti pemenuhan elektrifikasi di Kutai Timur. Menurutnya sampai saat ini persentase desa yang belum tersentuh aliran listrik sebesar 36 persen alias belum bisa mengakses penerangan dari PLN.
“Meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan,” tegas Faizal.
Baca Juga : Faizal Minta Pemerintah Perbaiki Jembatan Penghubung Di Kaubun
Sambungnya, dia pun mengkritisi kondisi infrastruktur berupa jalan di berbagai kecamatan yang mengalami rusak berat. Katanya, sampai bulan Juli 2023 ini realisasi proyek terutama berkaitan dengan pembangunan maupun perbaikan jalan belum sama sekali berjalan.
“Para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” terangnya.
Atas dasar sederet pekerjaan rumah (PR) tersebut dia mempertanyakan sampai kapan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan akan muncul suara ganti Bupati di tahun 2024. (Put/As-Adv)
