Transformasi ASN Nasional: Eselon II Berpeluang Bertugas di Seluruh Indonesia
Korsa.id, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menegaskan arah besar reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen ASN yang berbasis data, cepat beradaptasi, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Rakornas Kepegawaian 2025 yang berlangsung di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025).
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Rakornas kali ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan sektor publik, mulai dari isu ketahanan pangan, pelayanan sosial, hingga perubahan teknologi.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan percepatan reformasi manajemen ASN untuk memenuhi agenda pembangunan nasional,” jelas Zudan.
Zudan menegaskan bahwa pengelolaan talenta ASN akan diprioritaskan melalui pemanfaatan data yang akurat. Dengan begitu, mobilitas talenta dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan program strategis negara.
Salah satu wacana besar yang mengemuka dalam forum tersebut adalah perubahan pola pelantikan pejabat eselon II.
“Usulannya, pejabat tinggi pratama nantinya akan dilantik langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyambut baik konsep ini. Menurutnya, mekanisme tersebut membuka jalan bagi pejabat daerah untuk berkiprah lebih luas di tingkat nasional.
“Ke depan pejabat eselon II bisa bertugas di mana saja di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pejabat Kutim mengabdi di kementerian atau provinsi lain. Ini merupakan lompatan besar bagi negara,” tutur Mahyunadi seusai mengikuti Rakornas bersama Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah.
Ia mengakui sistem baru ini bisa mengurangi ruang kepala daerah dalam mempertahankan SDM terbaik. Namun dari perspektif nasional, kebijakan tersebut diyakini akan mendorong profesionalisme ASN dan memperbaiki tata kelola birokrasi secara menyeluruh.
Selain isu kepegawaian, Mahyunadi juga menyoroti paparan para menteri yang memberikan gambaran komprehensif mengenai arah pembangunan nasional.
“Materi yang disampaikan sangat luar biasa dan menjadi penyemangat bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk menyelaraskan strategi pembangunan di Kutim dengan kebijakan pusat,” ungkapnya.
Mahyunadi menilai banyak peluang yang bisa dioptimalkan daerah, terutama di sektor pertanian dan program pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga ritme pembangunan Kutim agar tetap sejalan dengan prioritas nasional.
“Harapan saya, seluruh arahan yang kita terima hari ini dapat kita bawa pulang dan implementasikan. Kita harus menemukan benang merah antara pembangunan daerah dan pusat. Peluangnya sangat banyak,” tegasnya.
Rakornas Kepegawaian 2025 juga menjadi ajang penganugerahan BKN Award, yang diberikan kepada instansi pemerintah atas capaian kinerja di empat kategori: Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Manajemen Talenta, serta Layanan Kepegawaian.(Adv)
