Korsa.id, Kaliorang – Alokasi APBD di Kecamatan Kaliorang di tahun 2023 sebesar Rp 33, 775 miliar. Dana yang melimpah tersebut diharapkan dapat menunjang pembangunan di Kecamatan. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengharapakan aparat kecamatan terus melakukan pengawasan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kaliorang. Bertempat di BPU Desa Kaliorang, Jum’at (24/2/2023).
“Angka yang cukup besar tolong kepada Kepala Desa, Camat atau siapa saja mohon betul-betul diamati program ini. Oleh karenanya saya berharap siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan di kecamatan semuanya harus tahu pergerakan-pergerakan pembangunan. Tapi terus terang angka ini juga termasuk didalamnya belanja pegawai, ADD dan termasuk tunjangan-tunjangan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan untuk tahun ini (2023) Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa yang ada di Kutim akan dinaikkan. Meskipun tindak lanjutnya akan kelihatan pada saat APBD P. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa insentif atau honor Kepala Desa, Aparatur Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan anggota BPD juga akan dinaikkan.
“Mudah-mudahan saja naiknya besar, tapi jangan melampaui bupati dan anggota dewan. Tidak boleh itu, nanti anggarannya tidak diketok. Yang ini canda tapi kenaikannya itu betul karena masih dalam proses saat ini,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan amanat dari Presiden Jokowi pada saat Mukernas Forkopimda se-Indonesia di Bogor dan pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan. Bahwa semua wilayah (desa) harus segera mencari keunggulan desanya masing-masing untuk menjadi program andalan desa.
“Misalnya Desa Bumi Sejahtera menjadi desa holtikultura karena ada petani milenial yang sudah bekerja dengan baik. Mengirim hasil sayur mayurnya keluar daerah Kutim berarti ini menjadi unggulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, masih pesan Presiden Jokowi agar menyemarakkan event-event di masing- masing wilayah kabupaten, kecamatan maupun desa seperti event olahraga, seni, budaya dan lainnya. Setiap event tersebut menghadirkan UMKM di dalamnya.
“Bapak Presiden mengamanatkan seperti itu agar uang itu terus beredar di tengah masyarakat. Beliau menyampaikan saat ini masih ada uang masyarakat tersimpan kurang lebih Rp 700-800 triliun di bank yang tidak teroperasikan. Nah, diharapkan masyarakat atau pemerintah memfasilitasi kegiatan ini agar terjadi perputaran uang yang tadinya mengendap di orang tertentu atau di bank bisa keluar,” jelasnya. (Adv)
