Poniso Sampaikan 5 Poin Penting untuk ASN Jelang Pemilu 2024

Korsa.id, Sangatta – Bupati Kutai Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Poniso Suryo Renggono. Membuka pelaksanaan sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilu 2024 garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim. Yang digerlat di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Rabu (24/05/2023).

Dalam sambutannya Poniso mengatakan, dengan dilaksanakannya sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten hingga nantinya Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) ada beberapa point penting yang disampaikan olehnya.

“Saya himbau agar bersikap netral dan menghindari politik praktis sesuai dengan surat keputusan bersama antara Menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri dalam negeri,” ungkapnya.

Selain itu ada pula surat edaran Kepala Badan Kepegawaian nasional tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri, pegawai aparatur negara dalam pemberdayaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

“Kedua, aparatur sipil negara memiliki asas netralitas yang diamanatkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dimana dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik,” tambahnya.

ketiga aparatur sipil negara atau ASN di amanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan.

keempat situasi politik bisa saja memanas namun ASN harus tetap pada kedudukan yang profesional dan tidak memihak pada konstestan politik yang akan bertanding di pemilu maupun pilkada hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki oleh ASN dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung

“yang ke lima aparatur sipil negara harus tetap pada posisi netral dan akan ada sangsi atau konsekuensi bagi ASN yang terbukti melanggar aturan dengan terlibat politik praktis,” sebut Poniso.

Pihaknya menegaskan bahwa aparatur sipil negara dituntut untuk menjalankan amanah nya sebagai abdi negara yang bekerja semata mata untuk rakyatnya bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. tekannya

“Kedelapan semoga dengan suksesnya pemilu serentak tahun 2024 kita akan dapat melahirkan para wakil rakyat presiden dan kepala daerah yang berkualitas yang akan membawa bangsa dan negara ini kepada pengajuan kejayaan dan kesejahteraan seperti yang kita harapkan bersama.” tutupnya. (Put/As-Adv)