Korsa.id. Sangatta- Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 merupakan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Itu bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan. Mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan Pemkab Kutim, sebagai rasa tanggug jawab dalam membangun transparansi dan stabilitas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Ketua DPRD Kutim Joni.
Ketua DPRD Joni memimpin Rapat Paripurna ke-10, terkait penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kegiatan itu digelar Rabu (14/6/2023) di ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Kutim, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim).
Kegiatan itu, selain dihadiri Asisten Perekonomian Pembangunan (Ekbang) Setkab Kutim Zubair, juga Asisten Pamkesra Setkab Poniso Suryo Renggono, Sejumlah Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, 21 anggota DPRD Kutim serta undangan lainya.
“Penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ini, sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti Permendari, Pemerintah Daerah diminta menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 bulan atau 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan Wakil ketua 2 DPRD Arfan.
Dikatakan, pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kutim tahun anggaran 2022, yang telah sesuai standar akuntansi pemerintah. Tak lupa, Joni mengaku bersyukur, atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras sehingga laporan hasil pemeriksaan BPK telah diterima dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dengan predikat WTP ini, jangan membuat kita terlena dan puas. Sebab, tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. Semestinya tetap menjaga kualitas dan tata pengelolaan keuangan dengan baik. Saya berharap agar prestasi yang ada terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan secara kualitas, kuantitas dan validasinya,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (NT)
