Bupati PPU Mudyat Noor: SKPD Harus Kreatif, Jangan Hanya Bergantung pada APBD Kabupaten
Korsa.id, Penajam – Di tengah tantangan keterbatasan ruang fiskal daerah, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa inovasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2027 di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu (01/04/2026) lalu.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati PPU Abdul Raup Muin, jajaran pimpinan DPRD PPU, Sekretaris Bappeda Kaltim, unsur Forkopimda, Sekda PPU Tohar, serta seluruh kepala SKPD dan pemangku kepentingan lintas sektor.
Bupati Mudyat menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan periode krusial karena menjadi tahap ketiga dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD 2025-2029). Ia menginstruksikan seluruh dokumen pembangunan wajib selaras dengan visi-misi yang telah ditetapkan.
Namun, fokus utama Bupati tertuju pada strategi pengelolaan anggaran. Ia meminta jajaran perangkat daerah tidak hanya terpaku pada sumber pendapatan konvensional, tetapi harus lebih jeli memetakan peluang pendanaan di luar APBD Kabupaten.
Baca juga : Tim SAR Gabungan Temukan Korban Kapal Ferry Balikpapan & Penajam
Melihat posisi strategis PPU yang kini berdampingan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bupati Mudyat menekankan pentingnya pemetaan program yang tajam.
“Kita harus melakukan kreasi dan inovasi bersama untuk memaksimalkan pendapatan. Saya berharap seluruh SKPD melakukan pemetaan dengan keterbatasan fiskal yang ada; tentukan mana yang bisa menjadi tanggung jawab pusat melalui APBN, mana yang porsi provinsi, serta mana yang menjadi porsi APBD kabupaten,” tegas Mudyat Noor.
Ia mendorong agar skema kerja sama dengan IKN dan pemanfaatan dana pusat/provinsi dioptimalkan guna menutup celah keterbatasan fiskal daerah tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi atas kehadiran jajaran legislatif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat penting untuk memverifikasi usulan dari tingkat kecamatan agar benar-benar menjawab permasalahan di lapangan secara presisi.
Baca juga : Dishub PPU Akan Tindak Tegas AKDP Ilegal di Sekitar Pelabuhan Feri Penajam
Mudyat menegaskan bahwa setiap usulan yang masuk akan diseleksi secara ketat berdasarkan skala prioritas yang mendesak, mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas.
“Musrenbang ini harus menjadi momentum sinkronisasi kebijakan. Harapan kita, meski dalam keterbatasan anggaran, pembangunan di Penajam Paser Utara tahun 2027 tetap berjalan optimal, berdampak nyata bagi masyarakat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/Put/As)
