DLH PPU Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Hak Pegawai, Fokus Tekan Biaya Perjalanan Dinas & Belanja Modal
Korsa.id, Penajam – Pemkab PPU tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah penyesuaian fiskal di tahun 2025. Namun, kebijakan ini dipastikan tidak berdampak pada gaji maupun hak-hak dasar para pegawai, termasuk di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU.
Kepala DLH PPU, Safwana, menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ctidak terkecuali DLH.
“Kebijakan efisiensi ini bukan hanya untuk DLH, tapi seluruh SKPD di PPU. Namun, gaji dan hak-hak personel tetap aman karena itu termasuk dalam pos anggaran belanja pegawai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Safwana memerinci bahwa efisiensi terutama menyasar pada anggaran perjalanan dinas, dengan pemangkasan hingga mencapai 50 persen. Selain itu, pengurangan anggaran juga dilakukan pada belanja modal serta anggaran biaya dokumen dan administrasi.
“Efisiensi paling terasa ada di perjalanan dinas dan belanja modal. Untuk perjalanan dinas, pengurangannya bisa sampai separuh dari anggaran awal. Tapi untuk kebutuhan operasional yang esensial tetap kami prioritaskan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pemotongan terhadap insentif atau tunjangan kinerja pegawai DLH. Seluruh hak-hak pegawai tetap dijaga demi menjaga kinerja pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pengangkutan sampah.
Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan Bupati PPU dalam rangka menjaga kesehatan fiskal daerah serta mengalihkan sebagian anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas dan persiapan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, dalam rilis resmi Bappeda Litbang PPU, disebutkan bahwa belanja daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pagu transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada perlunya strategi penganggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Dengan efisiensi , DLH PPU berkomitmen tetap menjalankan program-program utama seperti pengelolaan persampahan, penghijauan kota, hingga pengawasan lingkungan dengan optimal. (adv/dr/yu)
