Korsa.id, Sangatta– Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali digelar guna membahas kerawanan sosial yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Kutim. Pertemuan ini juga membahas permasalahan batas kewilayahan antar kabupaten, desa di Kutim dan infrastruktur. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kodim 0909/KTM dipimpin Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Rabu (29/5/2024).
“Untuk permasalah Kutim dengan Bontang sudah clear, yang masih ada sedikit itu Kutim dengan Berau. Tapi prosesnya sudah ditangani oleh pihak provinsi,” ungkap Bupati Kutim saat ditemui awak media.
Lebih lanjut, Bupati Kutim telah melakukan Rapat Koordinasi bersama camat dan kepala desa terkait data batas desa. Dimana sebagian permasalahan tersebut telah clear dan juga ada yang belum terselesaikan.
Terkait kerawanan yang masih sering terjadi di Kutim. Menurutnya, tugas ini harus diperhatikan oleh Pemkab Kutim untuk menyelesaikan termasuk infastruktur yang masih dinilai kurang di Kecamatan Kutim.
“Jalan yang masih banyak bermasalah, kebutuhan air bersih dan penerangan. Contoh seperti di Kecamatan Sandaran, Busang dan beberapa kecamatan lainnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Permasalahan lahan sengketa antara perusahaan dan Kelompok Tani juga menjadi pembahasan dalam rapat. Untuk persoalan ini, Pemkab Kutim telah memiliki konsep Perhutanan Sosial.
“Sebenarnya sudah ada konsep perhutanan dari pemerintah, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengarah kesana,” pungkasnya.
Nampak hadir dalam Rakor Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, Ketua DRPD Kutim Joni dan sejumlan pimpinan Forkopimda dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kutim. (Ir/Nt/As/Adv)
