Pemkab PPU Evaluasi Teknis Pencairan Dana KPC bagi Pelajar Yatim Piatu
Korsa.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) terus mematangkan skema penyaluran Kartu Penajam Cerdas (KPC) tahun ajaran 2026/2027 agar berjalan transparan, aman, dan akuntabel.
Pemkab PPU memilih untuk bersikap hati-hati demi memastikan seluruh hak siswa penerima manfaat terlindungi tanpa melanggar aturan hukum maupun regulasi perbankan yang berlaku.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menjelaskan pencairan program bantuan yang awalnya ditargetkan pada September 2026 berpotensi mengalami penyesuaian jadwal akibat ditemukannya kendala administratif terkait pembukaan rekening tabungan penerima.
Dalam proses verifikasi dan validasi data di lapangan, tim menemukan hambatan pada regulasi perbankan yang mewajibkan pembukaan rekening tabungan anak di bawah umur menyertakan identitas resmi orang tua kandung.
Baca juga : Terjadi Fatality di KPC, Inspektur Tambang ESDM Lakukan Investigasi
Regulasi teknis ini memicu persoalan bagi peserta didik yang berstatus yatim piatu atau sudah tidak memiliki orang tua kandung, mengingat sistem perbankan mitra saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi pembukaan rekening atas nama waliqualitate qua (QQ).
“Di awal kita pikir prosesnya lancar. Namun begitu verifikasi lapangan berjalan, ada kendala administratif. Anak yang seharusnya menerima bantuan jadi terhambat karena tidak memiliki orang tua kandung, sementara aturan bank belum memperbolehkan atas nama wali. Kendala-kendala lapangan inilah yang sedang kita selesaikan,” ujar Mudyat, Jumat (18/9/2026).
Mudyat menegaskan, Pemkab PPU tidak akan mengambil langkah spekulatif atau terburu-buru yang berisiko memicu masalah hukum di kemudian hari.
Saat ini, Pemkab PPU bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta pihak perbankan mitra tengah duduk bersama mencari formula solusi terbaik.
Baca juga : SPMB 2025, Zonasi Dihapus dan Terapkan Jalur Domisili Sebagai Pengganti
Evaluasi total sedang dilakukan agar skema penyaluran KPC ke depan menjadi lebih fleksibel, ramah bagi anak berkebutuhan khusus yatim piatu, namun tetap berada di dalam koridor hukum.
“Penyesuaian jadwal ini dilakukan semata-mata demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah dan memastikan bantuan Rp600 ribu benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” jelasnya. (Aw/As-Adv)
