Korsa.id, SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan. Sebab dalam rapat koordinasi (rakor). Petinggi PT Kayan Hydro Energy (KHE) tidak hadir. Malahan diwakilkan oleh beberapa staf. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pun menyayangkan hal itu.
Menurut Ardiansyah, seharusnya para pemangku kepentingan KHE hadir dalam rapat penting. Sebab PLN punya batas waktu menunggu izin wilayah usaha (wilus) ini sampai Juni 2023. Jika mundur, besar kemungkinan PLN akan berpindah ke tempat lain, membangun jaringan listrik di daerah lain.
“PT KHE saya minta harus ada keputusan penting hari ini. Saudara kita di wilayah pedalaman belum menikmati penerangan. Untuk itu, KHE harus berkomitmen mengizinkan PLN dan PT Bumi Mas Agro (BMA) yang sudah siap memberikan excess powernya, melakukan progresnya. Nah, perkara nanti KHE belum dapat perubahan dan kementerian belum menindaklanjuti, intinya ada progres dulu terkait perizinan wilus, saya harus mengambil sikap tegas hari ini,” sebutnya saat memimpin rakor di Ruang Kerjanya bersama perwakilan PT KHE. Nampak pula hadir Kabag SDA Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni dan undangan via zoom perwakilan dari Kementerian ESDM, Dinas ESDM Kaltim, hingga perwakilan PLN area Kaltim, Selasa (16/5/2023).
Dirinya menambahkah, kepada PT KHE diminta segera membuat surat terkait wilus dan rekomendasi ke bupati sekaligus pemetaannya.
“Saya tunggu ada pernyataan tertulis yang sudah ditandatangani oleh manajemen PT KHE, sehingga semuanya dapat bekerja dengan lancar dan mempermudah Dinas ESDM Kaltim serta Kementerian ESDM mensupport terkait wilus,” urainya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara tegas meminta komitmen KHE untuk segera memberikan izin wilus untuk mendukung PLN dalam membangun jaringan kelistrikan di area Kecamatan Sandaran. Pasalnya saat melakukan rapat koordinasi hingga ketujuh kalinya bersama perwakilan manajemen PT KHE belum bisa memberikan jawaban.
“Saya minta segera PT KHE hari ini memberikan tanggapan terkait kejelasan tindak lanjut wilusnya. Jangan sampai tidak ada progres, karena sejak 2021 sudah dimulai perencanaannya, Pemkab Kutim bersama PLN sudah siap mengalirkan listrik ke Sandaran. Ini janji yang harus ditepati,” tegasnya.
Dikesempatan yang sama, Kabag SDA Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni mengungkapkan kegiatan hari ini untuk mempercepat kesepakatan terakhir, karena wilus ini sudah ditunggu progresnya.
“Kita mulai 6 bulan yang lalu. Tepatnya pada 24 November 2022. Dengan melakukan kunjungan kerja ke lapangan. Kami berharap betul pertemuan ini ada solusi konkret dalam perubahan wilus. Guna mewujudkan penerangan di Sandaran,” bebernya. (NT)
