Korsa.id, Sangatta – Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Pandi Widiarto sampaikan pandangannya mengenai belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun anggaran 2025. Ia menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Dalam hal belanja daerah, kami berpandangan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Pandi.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Fokopimda) Kutim.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Fraksi Demokrat juga mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kami percaya bahwa investasi di sektor-sektor ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Namun, Pandi juga menyoroti adanya ketimpangan dalam belanja daerah, di mana belanja operasional masih lebih besar dibandingkan belanja modal.
“Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Pandi mengusulkan agar pemerintah menambahkan anggaran multi-years untuk program-program prioritas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
“Anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ketua Fraksi Demokrat itu juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis pegawai.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi agar program-program tersebut lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Pihaknya juga menyerukan perlunya transparansi dan akuntabilitas.
“Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan apa hasilnya,” katanya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Partai Demokrat siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang berorientasi pada belanja daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.(Ir/Yl/Dr/Adv)
