Pemkab Siap Membantu Pendistribusian Logistik PSU Pilkada Kukar
Korsa.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koodinasi (Rakor) Persiapan Distribusi Logistik Pemungutan Suara Ulang Pilkada tahun 2024 secara virtual, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (15/4/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti dan dihadiri langsung Ketua KPU Kukar Rudy Gunawan, Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, Perwakilan Kodim 0906/Kukar Agus Ernanto, dan Kabag Ops Polres Kukar Roganda.
Ditemui usai rakor, Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti menyampaikan bahwa rakor ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Rakor ini juga fokus pada upaya mitigasi daerah rawan banjir di daerah Hulu serta kelancaran distribusi logistik pemilu.
“Rakor ini bertujuan untuk melihat potensi banjir di sejumlah daerah serta memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan aman. Meskipun pelaksana PSU adalah KPU, pemerintah tetap berkewajiban memastikan distribusi logistik berjalan baik hingga hari pelaksanaan,” ujarnya.
Rinda juga menyampaikan bahwa curah hujan cukup tinggi dan berdasarkan prakiraan cuaca, hujan diperkirakan akan terus berlangsung hingga Sabtu. Hal ini menjadi perhatian serius untuk dimitigasi sejak dini. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
“Mudah-mudahan partisipasi pemilih bisa minimal menyamai pelaksanaan Pilkada lalu, sekitar 70 persen,” harapnya.
Terkait kebijakan libur kerja pada hari PSU, Rinda menjelaskan bahwa surat edaran tengah diproses dan akan segera dibagikan. Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi perusahaan-perusahaan, baik di Kukar, Samarinda maupun Balikpapan, agar mengizinkan karyawannya menggunakan Hak Pilih pada PSU nantinya. Ia juga menyoroti perbedaan antara Pilkada dan PSU.
“Kalau Pilkada kan serentak, semua daerah libur. Tapi PSU ini hanya di Kukar, jadi harus ada penyesuaian kebijakan. Salah satunya mengacu pada surat edaran dari Kemendagri terkait PSU,” jelasnya.
Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi adalah potensi banjir.
“Jika terjadi banjir, kemungkinan besar akan ada pergeseran lokasi TPS. Kita tidak bisa memaksakan tetap menggunakan TPS yang terdampak,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya terus memperbarui laporan kondisi terkini, khususnya di wilayah hulu.
Ia juga menyarankan kepada KPU agar mempertimbangkan penggunaan jalur air untuk distribusi logistik di wilayah tertentu yang rawan banjir, dibandingkan jalur darat yang berisiko terendam.
“Daerah seperti Muara Wis, Muara Muntai, dan Kenohan sebaiknya menggunakan jalur air. Ini demi keamanan logistik,” sarannya.
Rinda mengatakan, distribusi logistik PSU dijadwalkan mulai tiba di kecamatan pada Kamis.
“Selanjutnya, distribusi ke desa dan kelurahan dilaksanakan pada Jumat, dan H-1 logistik sudah berada di TPS masing-masing,” pungkasnya.
