Pemkab Kutim Targetkan Tapal Batas 11 Desa Tuntas November 2026

Korsa.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengupayakan penyelesaian persoalan tapal batas 11 desa yang hingga kini masih berproses. Penyelesaian batas wilayah tersebut diharapkan bisa rampung pada November 2026.
Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Padliansyah, mengatakan persoalan batas 11 desa tersebut saat ini sudah masuk dalam penanganan pemerintah pusat. Pemkab Kutim masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi untuk proses penyelesaiannya.
“Tapal batas 11 Desa itu sudah dalam proses penanganan di pemerintah Pusat. Kita masih menunggu tindak lanjut dan penyelesaian di tingkat provinsi,” ujar Padliansyah.
Meski kewenangan penyelesaian berada di tingkat provinsi, DPMDes Kutim tidak tinggal diam. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi tetap dilakukan agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat.
“Memang informasi yang sekarang, yang menindaklanjuti adalah Pak Tris. Tetapi ini kewenangan provinsi. Provinsi sudah mem-follow up, tetapi di kabupaten tetap kita follow up,” jelasnya.
Padliansyah menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, perkembangan penyelesaian tapal batas tersebut diharapkan mulai mendapatkan kejelasan pada Oktober hingga November 2026. Pemkab Kutim pun berharap persoalan ini bisa diselesaikan lebih awal, bahkan jika memungkinkan menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Jadi Kutai Timur.
Selain 11 desa tersebut, terdapat empat persoalan batas wilayah lainnya yang juga tengah menjadi perhatian pemerintah daerah. Keempat persoalan itu ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Namun, identitas desa yang masuk dalam pembahasan tersebut belum bisa disampaikan kepada publik karena masih menunggu proses lebih lanjut.
Menurut Padliansyah, kepastian batas wilayah desa sangat penting untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan. Dengan adanya batas yang jelas, potensi persoalan kewilayahan maupun administrasi antardesa di masa mendatang dapat diminimalkan.
Ia menambahkan, penyelesaian tapal batas tidak cukup hanya melalui penyusunan dokumen. Diperlukan pula verifikasi lapangan serta koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat sebelum batas wilayah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kutim berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan batas desa yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bisa segera mendapatkan kepastian.(Put/Ak/As)






