Korsa.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutim Yuli Sa’pang terus mendorong agar (Pemkab Kutim, fokus mengejar ketertinggalan pembangunan. Khususnya di bidang infrastruktur dasar utamanya jalan penghubung antar kecamatan, yang menjadi salah satu permasalahan di kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan ini.
“Termasuk melanjutkan pembangunan pelabuhan yang akan menjadi aset pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah kita (Kutim),” ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memaksimalkan daya dukung anggaran yang ada saat ini. Salah satunya membuat program yang langsung memberikan dampak positif terhadap pelayanan, karena menjadi titik terpenting untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat.
“Saya juga minta agar pemerintah memberikan alokasi yang memadai bagi seluruh OPD, agar mereka juga bisa kerja secara maksimal,” ucap anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejateraan Rakyat ini.
Dengan anggaran yang memadai, ujar Yuli Sa’pang diharapkan semua program dapat tercover di masing-masing OPD. Sehingga upaya pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan bisa maksimal.
Baca Juga : Hasil Reses Yuli, Masyarakata Banyak Menyuarakan Infrastruktur Dasar
Pembangunan Infrastruktur yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), diharapkan terus digenjot, untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Termasuk proyek melalui skema tahun jamak atau Muty Years Contrac (MYC).
“Dari pengamatan selama ini, ada kesan proyek yang dibiayai melalui MYC terkesan lamban, bahkan jalan di tempat. Hingga bulan Juni saat ini, belum ada informasi terkait proyek tersebut berjalan,” katanya.
Kendati demikian, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, optimis kegiatan itu bisa berjalan. Pihaknya akan terus mendorong, agar pemerintah terus konsentrasi melaksanakan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah yang Kutim.
“Sudah seharusnya sejak awal sudah dilaksanakan kegiatan teersebut. Termasuk pembangunan infrastruktur melalui MYC. Jangan sampai kita mengalami permasalahan seperti tahun lalu, yakni terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar,” imbuhnya. (Nt/As-Adv)
