Korsa.id, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur telah memberi ruang istimewa bagi pemuda disabilitas dalam program-program kepemudaan. Namun sayangnya, ruang yang sudah tersedia tersebut belum sepenuhnya terisi. Tingkat partisipasi organisasi pemuda disabilitas di daerah masih tergolong rendah, meski jalur khusus sudah disiapkan dalam hampir setiap kegiatan resmi.
Subkoordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Dispora Kaltim, Rusmulyadi menegaskan bahwa Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah memiliki Forum Pemuda Disabilitas Indonesia (FPDI), di tingkat provinsi. Meski demikian, keterlibatan forum ini dalam kegiatan Dispora belum sejalan dengan eksistensinya secara kelembagaan.
“Forum ini sudah kami bantu fasilitasi, dan dalam setiap kegiatan kami selalu membuka jalur partisipasi khusus. Tapi sejauh ini, keikutsertaan pemuda disabilitas masih sangat terbatas. Kursi mereka kami siapkan, tapi sering kali tetap kosong,” ujar Rusmulyadi, baru-baru ini.
Dispora Kaltim disebutnya selalu mencantumkan jalur dan kuota khusus bagi kelompok disabilitas dalam setiap surat undangan kegiatan, termasuk dalam pelatihan kepemimpinan, pelatihan kecakapan hidup, hingga kegiatan pelopor dan wirausaha muda. Namun, animo untuk ikut serta dari pihak organisasi disabilitas masih rendah.
“Kami bahkan tidak hanya menunggu. Kami sudah mengundang secara resmi, mendatangi mereka langsung, dan membangun komunikasi dengan pengurus baru. Tapi belum ada respons yang menggembirakan. Komunikasi belum berjalan dengan intens,” bebernya.
Rusmulyadi menduga, salah satu penyebabnya adalah belum terbentuknya kedekatan emosional antara pengurus baru FPDI dengan pihak Dispora. Padahal, Surat Keputusan (SK) pengurus baru telah dikeluarkan, dan pertemuan awal juga sudah pernah digelar.
“Informasi kegiatan kami sampaikan rutin. Grup WhatsApp sudah ada, tapi responsnya sepi. Mungkin karena faktor kepercayaan yang belum terbangun, atau belum merasa menjadi bagian dari sistem,” kata dia.
Meski menghadapi tantangan ini, Dispora Kaltim tetap berkomitmen untuk menjaga prinsip inklusi. Bahkan, dalam beberapa kegiatan, keberadaan peserta dari kelompok disabilitas menjadi syarat pelaksanaan. Apabila kuota partisipan dari kelompok ini belum terpenuhi, Dispora memilih menunggu ketimbang langsung mengalihkan kepada peserta umum.
“Kami tidak pernah menutup akses. Justru kami membuka ruang, dan berharap ruang itu benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang memang membutuhkan. Ini bukan formalitas, tapi keseriusan,” tegasnya.
Dispora juga telah menyesuaikan pendekatan teknis dalam kegiatan, termasuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas serta modul pelatihan yang bisa diserap oleh peserta dengan beragam kebutuhan khusus. Namun menurut Rusmulyadi, semua inisiatif itu tidak akan efektif jika tidak disambut oleh komunitas pemuda disabilitas sendiri.
“Kaltim sudah punya modal awal yang sangat baik. Tinggal keberanian untuk mengambil bagian. Kami harap para pemuda disabilitas dan pengurus FPDI bisa lebih aktif dan terbuka menjalin sinergi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kaltim memiliki potensi menjadi pelopor inklusi kepemudaan nasional, karena selain memiliki forum resmi, juga telah mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam kebijakan dan perencanaan kegiatan Dispora secara menyeluruh.
“Daerah lain belum tentu punya struktur ini. Tapi kita tidak mau berhenti di kelembagaan. Yang kita perjuangkan adalah keterlibatan aktif. Karena inklusi sejati bukan tentang keberadaan, tapi tentang keikutsertaan,” tegasnya.
Rusmulyadi berharap komunikasi antara Dispora dan organisasi pemuda disabilitas bisa segera membaik. Pihaknya siap memperkuat pendekatan dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin sempat renggang.
“Kami sadar, membangun sinergi butuh waktu dan konsistensi. Tapi kami tidak menyerah. Kami akan terus membuka ruang, dan terus mengundang mereka untuk ikut. Inklusivitas bukan janji, tapi komitmen,” pungkasnya.
Melihat tantangan yang masih ada, upaya Dispora Kaltim menjadi gambaran pentingnya kerja sama dua arah, dalam membangun ruang partisipatif yang benar-benar hidup. Sebab, sebaik apa pun ruang disiapkan, tidak akan berarti tanpa keberanian untuk melangkah dan mengambil bagian di dalamnya.
