Korsa.id, BALIKPAPAN – Di tengah kesibukannya dalam menjalankan program kerja Pemkab Kutim, Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Kabag Prokom Setkab Kutim Basuki Isnawan turut hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Acara yang diprakarsai Sekretariat Kabinet RI bekerja sama dengan Pemprov Kaltim ini dilaksanakan di Ballroom Novotel, Kamis (23/2/2023).
Kegiatan Rakernas dibuka langsung oleh Presiden RI Jokowi disaksikan Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor hingga gubernur, bupati hingga wali kota se-Indonesia.
Bupati Ardiansyah Sulaiman usai acara tersebut mengungkapkan, sesuai arahan Presiden RI Jokowi meminta kepala daerah fokus bagaimana menjaga stabilitas suplai dan harga pangan bahan pokok terutama beras.
“Tidak boleh kosong pasokannya dan utamakan bagaimana jaga kestabilan harganya. Kemudian bagaimana strategi menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing daerah,” urainya.
Kemudian, Presiden juga tidak lupa mengarahkan jika seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu, mengharapkan konsumsi masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Jadi kewajiban para kepala daerah adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024” bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.
“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” singkatnya.(Adv)
